Terkai Kasus Penembakan Opinus Tabuni JAYAPURA- Dewan Adat Papua (DAP) akan terus memperjuangkan pengungkapan kasus penembakan Opinus Tabuni, yang tertembak dalam perayaan Indegenous People di Lapangan Sinapuk, Wamena bulan lalu, sesaat setelah adanya penaikkan bendera bintang kejora. Selain itu, DAP juga meminta pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas kasus tersebut. "Kami harus meminta pertanggungjawaban pemerintah akan insiden penembakan tersebut," ungkap Ketua Dewan DAP, Forkorus Yoboisembut, S.Pd bersama beberapa anggota lainnya saat jumpa pers di halaman kantor DAP, Waena, Ahad (14/9) kemarin.Pernyataan itu diungkapkannya setelah mengaku menerima pernyataan dari orang tua almarhum yang menyerahkan seluruhnya kepada DAP.Menurutnya, tertembaknya korban dalam perayaan International yang merayakan hari pribumi itu, telah mengotori penandatangan secara international bahwa pengakuan adanya hari bangsa pribumi sedunia. "Kami mendesak dan menuntut pengungkapan pelaku, motif di belakangnya dan kenapa Opinus Tabuni ditembak, serta bagaimana pertanggung jawaban negara," ungkapnya penuh tanya.Selanjutnya, ia juga mengungkapkan bahwa proses ini akan terus diikuti oleh pihaknya, sehingga proses ini dapatnya berjalan secara demokrasi atau tidak dalam pengungkapannya oleh polisi. "Sehingga proses pengungkapannya tidak berat sebelah," tambahnya. Ia juga menambahkan, apabila polisi dapat mengungkapkannya, maka DAP juga akan siap diperiksa menyoal adanya penaikkan bendera 44 (BK.red) tersebut. "Soal bendera pihaknya sudah siap untuk mempertanggungjawabkannya,"tegasnya. Forkorus pun kembali menolak bila adanya penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memeriksa anggotanya sebelum prasyarat yang dilayangkan ke Polisi di lakukan. Sementara Leonard Imbiri menambahkan, kejadian ini menjadi simbol bahwa keadilan bagi masyarakat Papua belumlah dihargai oleh pemerintah pusat, dimana masih adanya pembatasan terhadap kebebasan menyalurkan kehendak ataupun aspirasi yang ingin disuarakannya. "Dengan penembakan menjadi bukti bahwa masih adanya pembatasan dari hak-hak hidup orang Papua," lanjutnya menambahkan.Dan sebagai wadah dari masyarakat adat, pihaknya akan terus menuntut untuk diteruskannya dalam proses hukum positif pengungkapannya. "Apabila nantinya ditemukan adanya keterlibatan Negara secara hukum dan politik, akan terus dituntut," imbuhnya.Penuntutan itu akan terus berlangsung hingga kebenaran dan keadilan di tanah Papua dapat terwujud. Salah satunnya adalah aksi demo damai yang akan digelar Rabu (17/9) secara serentak di kantor DPRD se- Kota/Kabupaten di seluruh tanah Papua.Ditambahkan oleh Sayid Fadhal, ia juga meminta kepada pemerintah untuk tidak lagi mencari kambing hitam bila ada kejadian yang ada di Papua. "Jangan mengkambinghitamkan LSM ataupun organisasi untuk mempertanggungjawabkan bila terjadi insiden," tambahnya.Jumpa pers ini, digelar untuk menyeimbangkan berita yang dimuat untuk adanya pengkaburan fakta yang telah ada, yaitu tertembaknya anak negeri pada perayaan hari bangsa pribumi international. Sementara itu Wakapolda Papua, Brigjen Pol. Drs. Prasetyo,SH,MM menegaskan, pimpinan Polri, termasuk Kapolda Papua sudah berkomitmen untuk menindak tegas pelaku penembakan yang menimpa salah seorang warga di Wamena, beberapa hari lalu."Kita semua tidak menghendaki penembakan itu terjadi. Tetapi fakta di lapangan pada saat itu kondisinya sudah tidak kondusif lagi dan sudah kacau," paparnya.Menurutnya, aparat keamanan baik Polri mupun TNI sudah berupaya untuk mengamankan kegiatan tersebut, meski kegiatan itu sebenarnya tidak mendapat ijin dari Polda Papua. "Polda tidak memberikan ijin karena dalam acara peringatan hari pribumi internasional itu tidak menutup kemungkinan akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu," paparnya.Kondisi ini akhirnya menjadi kenyataan, dimana dalam peringatan itu kemudian dikibarkan bendera bintang kejora yang sebenarnya tidak boleh dikibarkan di negara ini karena itu merupakan lambing separatisme."Kapolres Jayawijaya sudah menghimbau supaya bendera itu diturunkan, tetapi masyarakat tidak mau dan kemudian terdengar bunyi tembakan yang mengenai seorang warga," terangnya.Dijelaskan, proyektil peluru yang menembus tubuh warga itu kini sedng diuji di Laboratorium Forensik Cabang Makassar. "Setelah melalui uji balistik itu, nantinya akan diketahui sebetulnya peluru itu muntah (keluar) dari senjata siapa. Setelah itu kita akan melakukan penyelidikan untuk mencari siapa orangnya dan nantinya akan kita tindak tegas," tandas Wakapolda. Sementara itu, Wakil Gubernur Papua, Alex Hesegem,SE saat ditanya wartawan mengatakan, bahwa Dewan Adat Papua harus bertanggungjawab dan tidak boleh lempar permasalahan kepada siapa-siapa. "Selaku anak gunung, saya sesalkan, kenapa kegiatan itu bikin di Wamena, tidak di Jayapura. Kalau di gunung masyarakatnya banyak yang emosional, sehingga apapun bias terjadi," paparnya.Kepada masyarakat pihaknya menghimbau supaya tidk terpancing dengan hal itu dan supaya tetap tenang dan bekerja seperti biasa. "Khusus masyarakat Jayawijaya tidak usah ada pikiran untuk balas dendam. Saya ini harus kita terima dengan lapang dada sebagai musibah," paparnya.Masyarakat juga diminta untuk tidak ikut kegiatan secara sembarangan, karena ketika terjadi apa-apa, maka tidak ada yang bertanggungjawab, sehingga yang rugi adalah diri sendiri. (ind/fud)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar